JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) proaktif memberikan masukan dalam menyiapkan segala peraturan pelaksanaan yang akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan langkah implementasinya.Hal ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perppu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid 19.“Koordinasi, monitoring dan evaluasi terus dilakukan bersama dengan Bank Indonesia untuk menyiapkan kebijakan lanjutan mengenai likuiditas sektor keuangan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam keterangan resminya, Jakarta, Sabtu (11/4/2020).OJK juga akan melengkapi berbagai peraturan pelaksanaan dan kebijakan dalam kerangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Perumusan peraturan dan ketentuan sebagai kerangka hukum dan implementasi Perppu tersebut tetap menjunjung tinggi tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabilitas.“OJK juga terus berupaya memberikan ruang gerak bagi industri jasa keuangan khususnya perbankan dan perusahaan pembiayaan sehingga terus dapat melaksanakan program keringanan kredit/pembiayaan bagi debitur yang terdampak Covid-19,” ujarnya,
Pengantar :Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disingkat Undang-Undang Bantuan Hukum), Pemerintah Indonesia telah menegaskan jaminannya terhadap hak konstitusional setia...
Koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip Koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan...
Bila mengacu ke peraturan perundangan-undangan yang ada, posisi Anda sulit untuk mempersoalkan kekasih Anda secara hukum. Bila mengacu ke UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“...
Kementerian Hukum dan HAM sebagai Penyelenggara Bantuan Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah memberikan akreditasi terhadap 405 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang tersebar di 34 provinsi dan 167 kabupat...
Dalam hukum acara perdata,Penyitaan adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam penjagaan. Barang yang ditempatkan dalam penyitaan tersebut berupa barang yang disengketakan,tapi boleh jug...
We appreciate you contacting us. Our support will get back in touch with you soon!
Have a great day!
Please note that your query will be processed only if we find it relevant. Rest all requests will be ignored. If you need help with the website, please login to your dashboard and connect to support