Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengedaran makanan kadaluwarsa dan bagaimana peranan pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluwarsa. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Tanggung jawab dalam hal pelanggaran hak konsumen khususnya mengenai peredaran makanan yang sudah kadaluwarsa secara garis besarnya, yaitu: Pertanggungjawaban administrasi dan pencabutan izin usaha oleh Pemerintah, Pertanggungjawaban perdata, Pertanggungjawaban pidana. 2. Peranan pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen dalam pelindungan hukum terhadap konsumen adalah sebagai berikut : Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (BPOM), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM),Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Hukum Pidana dapat dibagi sebagai berikut:1) Hukum Pidana Objektif (lus Punale), yang dapat dibagi ke dalam:Hukum Pidana MateriilHukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana).2) Hukum Pidana Subjektif (ius Puniendi).3) Hukum Pida...
LEMBAGA BANTUAN HUKUM WAJI HAS memiliki 2 (dua) bidang jasa pelayanan sebagai wujud pengabdian pada masyarakat, yaitu bidang jasa pelayanan Litigasi dan Non Litigasi. praktik utama yang masing-masing terbagi dalam bidang-bid...
Visum et repertum (VER) adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatan mengenai apa yang dilihat atau apa yang diperiksa berdasarkan keilmuannya atas permintaan tertulis dari pihak berwajib untuk...
Mengenai penitipan barang, secara umum diatur dalam Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1739 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”). Menurut Pasal 1698 KUHPer, ada 2 (dua) jenis penitipan barang, yakni secara sukarela atau...
Kementerian Hukum dan HAM sebagai Penyelenggara Bantuan Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah memberikan akreditasi terhadap 405 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang tersebar di 34 provinsi dan 167 kabupat...
We appreciate you contacting us. Our support will get back in touch with you soon!
Have a great day!
Please note that your query will be processed only if we find it relevant. Rest all requests will be ignored. If you need help with the website, please login to your dashboard and connect to support